IBU

Wahai Sahabatku …ku semua Didalam Realita kehidupanmu.. …

Minimal ada seorang perempuan yg sangat PEDULI kamu.. Pasti..! Terlepas kamu setuju atau Tidak, terima atau tidak, Perempuan ini ada..! Dan ia adalah satu satunya manusia di Planet ini yg izinkan Rahimnya kau tempati free of charge selama 9 bln 10 hari. Yg Siap menahan sakit demi u/kehadiranmu disini sekalipun nyawanya menjadi taruhan. Dalam membesarkanmu ia melewati hari-hari yg tidak gampang.. Sering ia tidak tidur karena kamu sakit.., dlm kebingungan ia hanya menangis dan berdoa karena panasmu yg tidak reda, atau kamu tdk buang kotoran. Ia tidak jijik dgn kotoranmu berselemak dibadannya bahkan ia tertawa lepas saat semua itu terjadi. Tahun-tahun berganti.. Kini kamu sudah Dewasa. Kamu sudah bisa ke Dokter kalau kamu sakit.. Dan status kamu pun kini sdh berubah.. Kamu Tidak butuh perempuan itu lagi. Sekarang perempuan itu sudah tua.. lamban, atau ia telah tiada, Pergilah ke pusaranya,besrsihkan kuburannya, hadiahkanlah surat Alfatiha untuk nya. suka dgn cerita lama yg membosankan, nasehatnyapun selalu itu-itu saja.. Belum lagi bau badannya yg sering diprotes oleh: pacarmu/suami atau istrimu/anak-anakmu. Komunikasi kalian Payah.. Susah..! Hai sahabat Anda benar.. Wanita tua ini sering membosankan dan tak nyambung.. Tapi coba berdiamlah beberapa menit dlm hening.. Sejelek apapun dia.., org lain boleh Tidak suka dia. Tapi Kamu Tak Boleh.. Sebab ia adalah IBUmu Di hari tuanya yg tak lama lagi..mungkin ua telah tiada, tapi jiwa nya masih hdiup, Bukan HARTAmu yg ia harapkan, ia TIDAK butuh apapun dari kamu. Ia hanya Takut.. Kehilangan kamu.. ({})Takut kamu tdk peduli dia lagi.. Karena ia begitu mencintaimu.♥ Ia sdh Bahagia kalau kamu datang n bertanya “apa kabar..? Dan tanganmu mau mengelus dia. Sahabat, maafkan dia kalau ia pernah melakukan hal yg mengecewakan kamu.. Percayalah ia pantas untuk kau cintai. Kawan.. Waktu perempuan tua itu tidak banyak lagi.. Dengarkanlah ini: Jangan Lagi Bersuara Keras Padanya.. kalau ia masih ada, Dalam keadaan apapun.. Itu akan sangat melukainya. Minta ampun pd Tuhan ,,,jika banyak dosamu kepadanya, jika ia telah tiada m mainlah ke pusaranya!! Kalau masih hidup, pelihara dan jaga ia,,,sayangi ia, berikan ia kasih dan sayangmu… Hanya utk hari saja..,,,,,selanjutnya mintalah petuahnya… belum ada ibu yg menjerumuskan anaknya. Mungkin juga telah menjadi seorang ibu…ketiak engkau melahirkan anak… karena merasa sakit…engkau juga panggil…ibu….mama…mami….sakit…sakit..sakit Benar kata ku……pergilah hampiri ia…peluk ia…ciumlah telapak kakinya…. Syurga ada dibawah telapak kakinya. ITULAH SEBABNYA MUNGKIN KITA TERSANDUNG DIMANA-MANA KARENA DOSA KITA. Bayangkanlah sejenak…spt apa wajah bunda mu itu…sesibuk apapun engkau saat ini.. Duduklah satu menit saja…untuk mengenang jasanya beliau… Aku yg berpesan disini cuma mengingatpun..sampai berurai air mata..andaikan bundaku tak ada Maka akupun tak pernah ada… DialaH Sosok Seorang Ibu……

Fungsi-fungsi Manajemen Manajemen category

Berikut adl lima fungsi manajemen yg paling penting menurut Handoko (2000:21) yg berasal dari klasifikasi paling awal dari fungsi-fungsi manajerial menurut Henri Fayol yaitu: Planning Planning atau perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek program prosedur metode sistem anggaran dan standar yg dibutuhkan utk mencapai tujuan. Organizing Organizing atau pengorganisasian ini meliputi: Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yg dibutuhkan utk mencapai tujuan organisasi. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yg akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Penugasan tanggung jawab tertentu Pendelegasian wewenang yg diperlukan kepada individu-individu utk melaksanakan tugasnya. Staffing Staffing atau penyusunan personalia adl penarikan (recruitment) latihan dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yg menguntungkan dan produktif. Leading Leading atau fungsi pengarahan adl bagaimana membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yg diinginkan dan harus mereka lakukan. Controlling Controlling atau pengawasan adl penemuan dan penerapan cara dan alat utk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dgn yg telah ditetapkan. Daft (2003:6) membagi manajemen menjadi empat fungsi saja berikut penjelasannya: Planning merupakan fungsi manajemen yg berkenaan dgn pendefinisian sasaran utk kinerja organisasi di masa depan dan utk memutuskan tugas-tugas dan sumber daya-sumber daya yg digunakan yg dibutuhkan utk mencapai sasaran tersebut. Organizing merupakan fungsi manajemen yg berkenaan dgn penugasan mengelompokkan tugas-tugas ke dalam departemen-departemen dan mengalokasikan sumber daya ke departemen. Leading fungsi manajemen yg berkenaan dgn bagaimana menggunakan pengaruh utk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi. Controlling fungsi manajemen yg berkenaan dgn pengawasan terhadap aktivitas karyawan menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yg sesuai dgn sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

SDM Salah Satu Kunci Sukses E-Government

Perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat sekarang ini menyodorkan sebuah tantangan bagi pemerintah, yaitu penerapan E-Government. Pada dasarnya, E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, hubungan antar berbagai pihak dan penyediaan informasi. E-Government dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian E-Government dapat dilihat dari Instruksi Presiden No. 3 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2003 tentang perlunya E-Government untuk mendukung kinerja Pemerintah dalam pelayanan publik. Untuk pelaksanaannya Pemerintah Indonesia mengeluarkan tujuh petunjuk pelaksanaan (juklak) yang mencakup standar infrastruktur portal pemerintah, e-record management, standar mutu, jangkauan pelayanan dan pengembangan aplikasi serta kebijaksanaan kelembagaan otorisasi, pertukaran informasi dan keikutsertaan pihak swasta. E-Government memang sudah menjadi trend dalam pembangunan di Indonesia, namun sangat disayangkan bahwa masih banyak pengelola E-Government yang kurang memahami makna dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan E-Government itu sendiri. Kalau kita lihat dewasa ini, istilah e-gov (electronic government) menjadi sebuah kata yang cukup ngetrend di kalangan unit kerja pemerintahan termasuk Pemda Kabupaten tentunya. Kabupaten/Kota beramai ramai membangun portal, membangun SIM, membikin jaringan baik dengan kabel maupun wireless dan bermacam hal lainnya, intinya adalah tidak mau dianggap ketinggalan dari trend di kabupaten/kota tetangga dan yang sedang menjadi isu nasional. Namun sangat disayangkan bahwa trend yang sedang berkembang itu tidak cukup dipahami oleh sebagian praktisi birokrasi pemerintahan yaitu eksekutif dan legislative, banyak yang belum mengerti tentang makna sesungguhnya dari E-Government. E-government itu sendiri masih menjadi seperti sebuah barang langka yang harus segera diadakan atau dibeli tanpa tahu dan mau untuk mengerti lebih dalam tentang hakekat e-gov itu sendiri. Munculnya otonomi daerah selain membawa semangat keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat, juga telah menjadi tuntutan bahwa masyarakat butuh kecepatan informasi dan pelayanan prima, sehingga hal ini semakin mendesak pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan E-Government secara terintegrasi. Mengubah sistem kerja internal institusi pemerintah tidak semudah perusahaan swasta yang lebih luwes dalam mengadopsi teknologi dan melakukan penyesuaian. Banyak kendala yang dihadapi khususnya ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. Teknologi informasi yang paling tepat dan telah banyak dipakai saat ini adalah Internet, khususnya layanan world wide web (WWW) dan Electronic Mail (Email). Implementasii E-Government kebanyakan dimulai dari layanan yang sederhana yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan (transparansi) sehingga hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik dalam bentuk situs web. Layanan sederhana yang lain adalah sarana komunikasi baik internal pemerintah maupun komunikasi dengan pihak eksternal, dan media yang efektif digunakan saat ini adalah Email. Kedua layanan sederhana inilah yang pada umumnya telah diimplementasikan oleh beberapa daerah di Indonesia yang lebih dikenal masyarakat saat ini sebagai internet. Pembangunan E-Government dapat meningkatkan laju informasi, efisiensi (waktu, tenaga, dana) dan kemudahan dalam bekerja. E-Government tidak sesempit apa yang dipikirkan banyak orang. Tidak cukup hanya dengan membuat sebuah web yang berisi informasi mengenai daerah bersangkutan. Electronic Government atau E-Government seringkali disamakan dengan publikasi website oleh pemerintah. Tidak sedikit pemerintah daerah kini mulai menghadirkan diri secara online dengan harapan bisa berpartisipasi dalam ekonomi global atau sekedar menunjukkan diri bahwa informasi tentang daerah bisa diakses dari seluruh dunia. Padahal E-Government tidak hanya mencakup publikasi kepemerintahan saja, tetapi lebih luas dari itu, E-Government merupakan pemerintahan dan pelayanan itu sendiri. Dalam proses pelaksanaan E-Government, terdapat elemen-elemen yang saling mendukung satu sama lainnya, dan berhubungan erat dalam kaitannya dengan jalannya pemerintahan diantaranya adalah infratruktur, aplikasi, dan sumber daya manusia (SDM), dan aturan-aturan terkait sebagai dasar pendukung utama, yang harus menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Apabila salah satu hal tersebut dipisahkan, maka proses pengembangan dan pelayanan akan menjadi tidak sempurna. Agar kebijakan pengembangan E-Government dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, maka masih diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung. Sebagai contoh dengan ditemukannya identitas ganda seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih dari satu yang dimiliki oleh sejumlah teroris maupun anggota masyarakat, pemalsuan paspor dan surat-surat lainnya, ternyata terentang pada benang merah yang sama. Itu mengindikasikan tidak adanya kesungguhan dalam merapikan data-data kependudukan yang sesungguhnya sangat penting. Data yang ada, ternyata tidak akurat, tidak mutakhir, tidak relevan, dan tidak diintegrasikan oleh instansi-instansi terkait. Akibatnya, pada level pemerintahan, nyaris tidak ada manfaat sama sekali yang bisa diperoleh dari data-data kependudukan tersebut. Pada saat yang sama, masyarakat sudah memandang sinis bahwa surat-surat kependudukan, bahkan yang paling mendasar sekalipun (kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat izin mengemudi) dianggap sebagai sesuatu yang kegunaannya tidak lebih dari ”sekadar jaga-jaga saat ada inspeksi”. Contoh lain banyak daerah yang ingin meniru implementasi Teknologi Informasi perbankan melalui sistem online tanpa mempertimbangkan untung rugi dan tinggi rendah biaya yang dihadapkan pada kebutuhan riil lembaga. Ego sektoral pada setiap instansi pada berbagai tingkatan pemerintahan makin membuktikan bahwa efisiensi bukan menjadi prioritas dalam pengembangan E-Government berbasis online, dan project oriented mendominasi berbagai E-Government project yang pada akhirnya akan menjadii suatu penyimpangan besar dengan mengurangi tujuan utama dan menjadi “lahan” untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini diperparah dengan masih dominannya pejabat penanggungjawab E-Government yang gaptek, diantaranya bahkan memiliki suara yang lantang dalam berbicara mengenai E-Government yang baik. Beberapa pemerintah daerah telah meluncurkan website daerahnya masing-masing, baik yang dikelola secara sektoral oleh dinas-dinas tertentu, seperti dinas kebudayaan & pariwisata, dinas perdagangan & industri maupun pengelolaan yang telah terintegrasi dibawah pengawasan Dinas Informasi & Komunikasi (Dinas INFOKOM) atau Kantor Pengolahan Data Elektronik & Komunikasi (KPDE & KOM). Dimilikinya situs resmi oleh hampir semua instansi pemerintahan pada saat ini kenyataannya tidak disertai oleh pengelolaan yang konsisten terhadap situs-situs tersebut. E-Information berkualitas rendah akibat situs yang hanya berisikan informasi-informasi usang. Beragam masukan juga tidak ditanggapi dengan baik dan segera, menyebabkan E-Consultation tidak berjalan dengan semestinya. Situs tidak berfungsi optimal sebagai media interaktif antara masyarakat dengan para pelayannya. Akibatnya, manfaat situs-situs pelayanan publik itu terhadap proses demokratisasi pun sangat rendah, karena tidak mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam peningkatan kualitas pelayanan serta penyusunan dan perubahan kebijakan-kebijakan publik. Meskipun belum dapat dikatakan dalam lingkup keseluruhan, alokasi dana Pemerintah untuk pengembangan Teknologi Informasi dalam pemerintahan sudah dirasakan relatif cukup besar. Bila dilihat lebih mendalam, pengembangan E-Government ternyata kurang dilandasi oleh pondasi yang kokoh. Pilar-pilar bangunan E-Government pun masih yang rapuh dan tidak jelas bentuk bangunan seperti apa yang akan dibuat. Dana spektakuler yang telah dikeluarkan kurang berimbang terhadap produk dan output yang dihasilkan. Tidak jarang ditemukan pembangunan E-Government dengan high end technology yang sama sekali tidak mampu dioperasionalkan oleh tim E-Government Pemerintah yang bersangkutan dan ketergantungan terhadap pihak-pihak lain menjadi hal yang biasa. Namun tanpa disadari hal ini bisa menjadi “boomerang” bagi pemerintah kita sendiri. Sikap terlalu percaya diri tim inti E-Government tidak jarang menjebak dirinya sendiri. Besaran dana seringkali diukur sebagai kebanggaan atau prestasi yang diperoleh oleh institusi Pengelolaan Data Elektronik ini. Namun kenyataannya tidak semua produk mampu dioperasionalkan dan digunakan secara optimal. Prosentase ketergantungan dengan rekanan masih sangat tinggi. Karena itu peningkatan kemampuan SDM pengelola E-Government menjadi kunci penentu awal untuk mengambil keputusan sejauh mana sistem E-Government diperlukan. Project E-Government bidang peningkatan kemampuan SDM memang selayaknya dikedepankan. Sebuah teknologi online tentu melibatkan banyak orang pada banyak satuan kerja. Dengan mekanisme kerja yang memerlukan disiplin tinggi, maka dituntut performa kerja yang tinggi pula guna menjamin sistem yang dijalankan dapat berjalan baik, karena ketidak-berjalanan suatu sub sistem akan mempengaruhi sub sistem yang lainnya. Sebagai contoh sistem keuangan yang dibangun secara online dengan semua satuan kerja, bila ada satu saja satuan kerja yang tidak menjalankan kewajibannya, maka laporan pendapatan pada hari itu akan bermasalah, oleh karena itu pengendalian SDM menjadi kunci selanjutnya. Banyak pemerintah daerah mengartikan pembangunan E-Government hanya sekadar membeli perlengkapan yang serba berbau teknologi informasi (TI) semata. Membeli komputer, printer, server, memakai aplikasi-aplikasi (SIMDUK, SIAK, dsb), membangun jaringan Local Area Network (LAN), mempunyai koneksi internet berkapasitas besar dan sebagainya yang serba canggih. Memang hal iitu bukanlah tindakan yang salah karena E-Government tak bisa lepas dari perlengkapan TI sebagai sarana untuk menunjang pekerjaan aparat pemerintah. Namun yang patut disalahkan dan disayangkan adalah jika sederet perlengkapan TI tersebut akhirnya kurang bermanfaat bahkan mubazir karena jarang atau tidak digunakan sama sekali oleh aparat pemerintah. Sekali lagi, hal ini memang tidak bisa disalahkan. Banyak faktor yang mempengaruhi hingga hal ini bisa terjadi. Salah satunya adalah pemahaman aparat pemerintah kita terhadap dunia TI memang masih pas-pasan. Ya, kenyataannya, kendala yang sering ditemui dalam mewujudkan E-Government di sebuah daerah/ lembaga adalah masih sedikit aparat pemerintah yang melek teknologi atau sering disebut dengan sumber daya manusia (SDM) telematika. Ironisnya, dari hasil pengamatan ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan masih banyak SDM pemerintah yang belum menguasai pengetahuan TI pada tingkat dasar. Seperti bagaimana bekerja menggunakan komputer (mengetik, menyimpan data, mengatasi virus komputer, dsb), memakai internet (e-mail, mencari informasi/ browsing) dan sebagainya. Menurut Aizirman Djusan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) SDM Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), ada tiga hal yang menyebabkan minimnya SDM telematika di pemerintahan. Pertama karena kondisi belum semua daerah/ lembaga pemerintah mempunyai bagian/ SDM yang khusus menangani tentang TI. Kedua menyangkut keterbatasan sarana dan infrastruktur TI yang memadai. Sedangkan penyebab ketiga adalah rendahnya minat SDM pemerintah terhadap dunia TI dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. ”Sebaiknya kalangan pemerintah daerah harus proaktif membuat diklat TI untuk mengatasi minimnya SDM telematika,” tukas Aizirman Djusan. Lantas bagaimana kalau kesadaran ataupun motivasi akan pentingnya pemahaman telematika oleh SDM pemerintah berjalan lambat atau malah tak muncul sama sekali ? Ya, kenyataannya beginilah yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Perlu upaya khusus yang bisa merangsang agar SDM pemerintah lekas melek TI tentunya. Di sejumlah pemda di Indonesia, mengatasi kendala ini dengan menggelar berbagai diklat mengenai TI. Diklat ini biasanya dilakukan bekerjasama dengan lembaga yang yang khusus menangani TI di daerah seperti: BPDE, KPDE, Bapesitelda, BITD, dsb. Selanjutnya, dari hasil analisa pengamtan, ada beberapa hal yang sering menjadi kendala kalangan pemerintah dalam menggelar diklat TI. Diantaranya: pemahaman TI yang beragam dan pas-pasan, menentukan topik diklat yang tepat, kurangnya manfaat yang bisa diperoleh pasca diklat dan terakhir adalah soal keterbatasan dana dan fasilitas perlengkapan TI yang tersedia di kantor. Pengembangan E-Government selalu berhubungan pada dua aspek, yakni terkait dengan sarana dan perlengkapan TI dan faktor SDM pemerintah. Dan yang hendak kami tegaskan adalah menyiapkan SDM pemerintah di era E-Government merupakan kegiatan yang harus direncanakan dengan baik. Ibarat Anda mempunyai mobil BMW seri terbaru yang menjanjikan kenyamana saat dikendarai. Tapi apakah kenyamanan itu bisa Anda rasakan kalau ternyata pemahaman menyetir supir Anda ternyata masih pas-pasan alias belum mahir? Tak ada cara lain selain segera tingkatkan kualitas pemahaman telematika SDM pemerintah di daerah/ kantor Anda. Beberapa pemerhati E-Government menyatakan, terjadi kelambatan dalam pengembangan dan implementasi E-Government di Indonesia, masih adanya anggapan bahwa E-Government adalah urusan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) semata. Meski banyak unit departemen maupun provinsi yang mengklaim sudah mengimplementasikan E-Government, sebagian besar di antaranya merupakan inisiatif masing-masing unit yang acapkali menimbulkan benturan kepentingan dengan unit-unit lainnya. Padahal E-Government dalam suatu departemen idealnya mengintegrasikan semua layanan pemerintahan yang dikelola oleh seluruh unit di bawahnya. Namun, saat ini masih terjadi salah persepsi dalam mengartikan E-Government yang selalu dikaitkan dengan web. Padahal intinya menjalankan pemerintahan berbasis elektronik dan bagaimana masyarakat melalui sistem informasi daerah (Simda) bisa terlayani secara cepat. Web hanyalah sebuah sarana atau medianya. Seringkali kebingungan Pemerintah untuk memulai dari mana untuk membangun E-Government bukan karena lingkungan politik yang belum “kondusif” ataupun hal-hal lainya namun dikarenakan minimnya sumber daya manusia maupun finansial yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping berbagai kondisi yang kurang mendukung seperti diuraikan di atas, pengembangan egov di Indonesia menjadi bukti bahwa pemahaman akan potensi telematika, khususnya egov, masih rendah. Kondisi memprihatinkan ini terjadi di semua tingkatan dan jenis usaha, baik di birokrasi maupun swasta. Apabila mengacu pada perkembangan teknologi maka langkah yang diambil pertama kali adalah kesiapan pemerintah sebagai produsen dari sistem yang akan dibangun, sehingga pertanyaan yang semestinya muncul terlebih dahulu adalah sudah siapkah pemerintah dan bukan sudah siapkah masyarakat. Kalaupun pemerintah sudah siap, maka yang harus dilakukan adalah sosialisasi dari sistem tersebut. Tentu saja sosialisasi ini harus menggunakan media-media yang sudah lebih dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat pada umumnya. Memang, secara umum harus diakui bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan potensi E-Government masih tergolong rendah. Ironisnya lagi hal ini bukan saja berlaku untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk sebagian besar masyarakat yang tergolong berpendidikan, para pejabat, maupun para elite parpol. Memang, berbicara mengenai E-Government tidak akan lepas dari aktifitas penggunaan internet oleh rakyat negara bersangkutan. Sesempurna apapun sistem E-Government yang dimiliki pemerintah suatu negara tidak akan banyak membantu jika tidak ada orang yang menggunakan atau mengaksesnya. Indonesia sendiri memiliki catatan yang lumayan parah dalam pengembangan internet. Problem-problem di atas dapat teratasi lewat pembangunan tata pemerintahan salah satu contoh pembangunan kependudukan berbasis elektronik (electronic-based government), .Secara pragmatis, E-Government dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menekan praktik-praktik penyimpangan administrasi negara. Masalah yang lebih kompleks justru berkutat pada penyiapan sumber daya manusia, yakni para pengguna (anggota masyarakat) dan penyedia sekaligus pengolah informasi (instansi pelayanan publik). Hal ini terkait dengan sisi Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur yang tersedia, anggaran pemerintah yang dapat disediakan maupun kondisi penghasilan masyarakat. Sehingga kunci utama pengembangan E-Government dinilai terletak pada kemampuan dan kesiapan manajemen sumber daya manusia (SDM) baik dari pihak pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat dalam hal “melek IT”, baru diikuti kesiapan serta kemajuan infrastruktur teknologi informasi. Perlu pula diperhatikan bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya implementasi E-Government di suatu pemerintahan, terlebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yangberada diluar jangkauan pemerintah. Justru Pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya dengan usaha-usaha kerjasama dengan swasta, bermitra dengan pemda/ Negara tetangga, merekrut SDM terbaik, dan sebagainya. E-Government menjanjikan banyak solusi untuk masalah-masalah di pemerintahan saat ini. Pengembangan aplikasi E-Government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, aparat pemerintah dan kesiapan masyarakat.Tantangan utama dari pengembangan E-Government adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya bukan teknologi. Kunci sukses dari implementasi E-Government ini sangat tergantung dari kepemimpinan, kesiapan infrastruktur, kesinambungan informasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan dukungan masyarakat. Pemimpin pemerintahan perlu menyadari bahwa penerapan E-Government sangatlah penting dan menuntut perubahan paradigma, dari government oriented menuju customer oriented, sehingga layanan-layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, jika pemimpin pemerintahan memahami pentingnya teknologi informasi, maka lebih dapat dipastikan implementasi E-Government dapat berjalan dengan baik. Memperhatikan perkembangan pelaksanaan egov di Indonesia serta hasil-hasil yang telah dicapai hingga saat ini, maka mau tidak mau konsep dan strategi pelaksanaan egov membutuhkan penyempurnaan di berbagai sisi. Penundaan pelaksanaan revitalisasi egov hanya akan menjauhkan negeri ini dari cita-cita reformasi yang sebenar-benarnya, yaitu memperbaiki mutu pelayanan publik kepada seluruh masyarakat serta pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui peningkatan efisiensi birokrasi. Pelaksanaan revitalisasi egov harus memperhatikan kesiapan pemerintah dan masyarakat. Dengan landasan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, tahapan-tahapan menuju E-Government dimulai sudah. Ke manapun kita mengarah, baik itu menuju kesuksesan maupun kegagalan implementasi E-Government kiranya bukan melulu tanggung jawab pemerintah. Di balik itu, masyarakat juga dituntut untuk tidak mengabaikan teknologi informasi tetapi berusaha untuk mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dari proses transformasi di era digital seperti sekarang ini yang salah satunya di wujudkan dalam E-Government. Pertanyaan selanjutnya adalah: sejauh mana Anda mau menyumbangkan kontribusi terhadap pengembangan E-Government kita ? Lalu, sejauh manakah Anda mampu memanfaatkan layanan E-Government tersebut ? Selanjutnya, hanya kitalah yang mampu mewujudkannya., tinggal kitalah yang akan menyumbangkan kontribusi terhadap eksistensi E-Government tersebut, demi mendukung transformasi pemerintahan ke era E-Government. Semoga Bermanfaat!!,